Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Anim Ha
  3. Satpol PP Merauke kekurangan penyidik PNS
  • Jumat, 12 Januari 2018 — 18:08
  • 1154x views

Satpol PP Merauke kekurangan penyidik PNS

Persyaratan menjadi penyidik PNS, lanjut dia, minimal pendidikan S-1 dari berbagai disiplin ilmu. Namun ke depan, kata Evanu, akan lebih diutamakan dan diprioritaskan yang berlatar belakang sarjana hukum.
Evanu H  Pasaribu (tengah), penyidik PNS Satpol PP Merauke, sedang menyidangkan kasus minuman lokal di pengadilan – Jubi/Frans L Kobun
Ans K
Editor : Dewi Wulandari
LipSus
Features |
Sabtu, 18 Agustus 2018 | 15:14 WP
Features |
Sabtu, 18 Agustus 2018 | 15:38 WP
Features |
Sabtu, 18 Agustus 2018 | 09:47 WP

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Papua No. 1 News Portal | Jubi,

Merauke, Jubi – Jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Merauke masih sangat kurang. Saat ini, hanya ada tiga orang penyidik, sementara harus menangani berbagai kasus yang berkaitan dengan pelanggaran Peraturan Daerah (Perda).

Seorang penyidik PNS di Kantor Satpol PP Kabupaten Merauke, Evanu H Pasaribu, kepada Jubi, di kantornya, Jumat (12/1/2017), mengatakan dua penyidik lain yakni Dicky Awera dan Agus Susanto memiliki tugas dan tanggung jawab lain karena mempunyai jabatan di Satpol PP.

“Dengan demikian, saya lebih banyak bertanggung-jawab menagani berbagai kasus, termasuk menyidangkan pelaku sampai ke Pengadilan Negeri Merauke,” ungkapnya.

“Kami sangat berharap kepada Bapak Bupati Merauke, Frederikus Gebze, agar menambah lagi penyidik PNS. Apalagi dengan melihat juga luasan wilayah serta jumlah penduduk serta banyaknya Perda yang harus dikawal,” pintanya.

Persyaratan menjadi penyidik PNS, lanjut dia, minimal pendidikan S-1 dari berbagai disiplin ilmu. Namun ke depan, kata Evanu, akan lebih diutamakan dan diprioritaskan yang berlatar belakang sarjana hukum.

Selain itu, katanya, minimal sudah dua tahun menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Itu dibuktikan dengan menunjukkan SK CPNS maupun SK PNS. Selanjutnya, bersedia mengikuti pendidikan di Pusat Pendidikan Reserse Kriminal (Pusdikreskrim) selama 1,6 bulan lamanya.

“Memang pendidikan tersebut sudah menjadi standar nasional. Ada juga peserta yang tidak lulus mengikuti pendidikan itu,” katanya.

Kepala Satpol PP Kabupaten Merauke, Elyas Refra, membenarkan jumlah penyidik PNS di kantornya masih minim dan perlu penambahan.

“Ya, perlu penambahan penyidik, sehingga dapat diatur sekaligus dibagi penanganan kasus lebih cepat berkaitan dengan pelanggaran Perda,” katanya. (*)

loading...

Sebelumnya

Pasca musibah gelombang laut, anak-anak distrik Waan menderita diare

Selanjutnya

Lemahnya sosialisasi, KDRT meningkat

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe