Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Polhukam
  3. Akademisi : ASN terlibat politik diduga karena jabatan
  • Kamis, 11 Januari 2018 — 19:46
  • 715x views

Akademisi : ASN terlibat politik diduga karena jabatan

ASN berani mengambil resiko terlibat politik karena kepentingan tertentu. 
Ilustrasi ASN - Jubi. Dok
Arjuna Pademme
Editor : Edi Faisol
LipSus
Features |
Sabtu, 18 Agustus 2018 | 15:14 WP
Features |
Sabtu, 18 Agustus 2018 | 15:38 WP
Features |
Sabtu, 18 Agustus 2018 | 09:47 WP

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Papua No. 1 News Portal | Jubi,

Jayapura, Jubi - Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Cenderawasih, Jayapura,  Dr. Yan Bonsapia, M.P.A, menduga  keterlibatan aparatur sipil negara (ASN) dalam Pemilukada di daerah pemilihan dan pemilihan gubernur tak lepas dari faktor jabatan. ASN berani mengambil resiko terlibat politik karena kepentingan tertentu. 

"Artinya begini, banyak yang kemudian memilih terlibat, bukan karena masalah memenangkan pasangan calon saja, tapi kepentingan ingin menduduki jabatan tertentu," kata Yan Bonsapia, kepada Jubi, Kamis (11/1/2018).

Menurut dia, ASN termotivasi  jika pasangan calon yang didukung itu terpilih, sehingga yang bersangkutan akan masuk dalam daftar penempatan pejabat di birokrasi sebagai balas jasa. Ia menilai hal ini terkesan sulit mencegah, meski sudah ada aturan yang melarang lewat undang-undang nomor 5 tahun 2014.

"Karena meski sudah ada aturan  masih saja ada ASN terlibat,” kata Yan Bonsapia, menjelaskan.

Menurut dia, netralitas ASN itu dikembalikan kepada pribadi  masing-masing , apakah menyadari jika dia harus netral dan mematuhi kode etik. Namun secara indivuadu, ASN  punya hak memilih yang diatur tidak boleh menggunakan fasilitas pemerintah mendukung kandidat tertentu.

“Kalau dari sisi administrasi, misalnya ASN itu bertugas membuat administrasi untuk memberikan dukungan data yang dibutukan kepada kandidat, sesuai aturan, ya itu sah-sah saja," katanya.

Asisten I Setda Provinsi Papua bidang pemerintahan, Doren Wakerkwa, menyatakan ASN harus netral  tidak dibolehkan terlibat politik.  "Hak suara atau memilih silahkan, itu tidak dilarang. Tapi terlibat jauh apalagi sebagai tim sukses tidak boleh," kata Doren.

Ia menegaskan tidak ada alasan ASN terlibat politik, kecuali sudah pensiun. Jika ada ASN aktif yang terlibat politik, sanksinya adalah pemecatan.

"Di lapangan ada Panwaslu yang mengawasi. Kalau Panwaslu menyatakan ada ASN terlibat dalam politik, maka akan dikenakan sanksi," katanya. (*)

 

loading...

Sebelumnya

Adik Wagub Papua, ditemukan meninggal di kontrakan

Selanjutnya

Bahasa daerah bukan indikator keaslian Papua

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe