Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Polhukam
  3. APBD Papua dan 11 Raperdasi disahkan DPRP
  • Rabu, 13 Desember 2017 — 18:55
  • 485x views

APBD Papua dan 11 Raperdasi disahkan DPRP

"Untuk belanja daerah tahun anggaran 2018 mengalami penurunan dibandingkan belanja daerah tahun anggaran 2017 yakni dari Rp15,654 triliun menjadi Rp 14,385 triliun tahun ini," kata Fernando Tinal.
Suasana Pengesahan RAPBD Papua Tahun Anggaran 2018 - Jubi/Arjuna
Arjuna Pademme
harjuna@tabloidjubi.com
Editor : Galuwo

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi - DPR Papua dan Pemprov Papua menyepakati APBD Papua Tahun Anggaran 2018 senilai Rp14,142 triliun, dan mengesahkan 11 rancangan peraturan daerah provinsi (raperdasi) dalam sidang pengesahan RAPBD dan non-APBD di ruang sidang DPR Papua, Rabu (13/12/2017).

Wakil Ketua II DPR Papua, Fernando A Yansen Tinal yang memimpin sidang didampingi Ketua DPR Papua, Yunus Wonda dan Wakil Ketua I DPR Papua, Edoardus Kaize mengatakan, nominal ini mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya yakni Rp14,116 triliun.

"Untuk belanja daerah tahun anggaran 2018 mengalami penurunan dibandingkan belanja daerah tahun anggaran 2017 yakni dari Rp15,654 triliun menjadi Rp14,385 triliun tahun ini," kata Fernando Tinal.

Menurutnya, untuk pembiayaan daerah tahun anggaran 2018 diperkirakan senilaiRp293,76 miliar, bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya, dengan peruntukan penyertaaan modal pemerintah daerah sebesar Rp50,5 miliar.
Gubernur Papua, Lukas Enembe dalam sambutannya mengapresiasi pimpinan dan seluruh anggota DPRP yang mendukung

lRAPBD tahun anggaran 2018 dan rancangan peraturan daerah provinsi dan rancangan peraturan daerah khusus non-APBD.

"Kami bertekad dan konsisten mengimplementasikan, mengawal kebijakan dan memprioritaskan pembangunan yang telah disepakati bersama," kata Enembe.

Katanya, ini untuk mewujudkan cita-cita bersama meningkatkan kesejahteraan rakyat Papua, khususnya orang asli Papua dalam bingkai NKRI yang dilandasi kasih menembus batas.

Menurutnya, RAPBD tahun anggaran 2018 disusun dengan semangat pemerataan berdasarkan lima wilayah pembangunan berbasis adat mulai dari Meepago, Lapago, Saireri, Anim Ha dan Mamta.

Selain menyetujui dan menetapkan Raperdasi tentang APBD Tahun Anggaran 2018, DPR Papua juga menetapkan raperdasi tentang kepegawaian daerah, raperdasi tentang tanggung jawab sosial perusahaan, raperdasi tentang penanggulangan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat a diktif lainnya.

Berikut, raperdasi tentang penyelenggaraan pekan olahraga nasional (PON) XX dan pekan paralympic nasional XVI tahun 2020 di Papua, raperdasi tentang tanggungjawab pemerintah daerah provinsi terhadap rumah sakit rujukan nasional dan rumah sakit rujukan regional.

Raperdasi tentang perseroan terbatas Papua divestasi mandiri, raperdasi tentang pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal, penghapusan aset milik pemerintah daerah Provinsi Papua, dan rancangan program pembentukan peraturan daerah tahun 2018 dan maskot, logo dan jingle PON XX tahun 2020 di Provinsi Papua. (*)

loading...

Sebelumnya

Permintaan empat fraksi, tak pengaruhi pelantikan 14 kursi DPRP

Selanjutnya

Pelantikan 14 kursi DPRP, sejarah baru OAP

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe