Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Polhukam
  3. Kasus Tembagapura dinilai skenario isu
  • Rabu, 22 November 2017 — 23:52
  • 1416x views

Kasus Tembagapura dinilai skenario isu

Serangkaian penembakan hingga terjadinya proses evakuasi terhadap masyarakat di tiga kampung tersebut sebuah isu yang dimainkan oleh peguasa.
Latifa Anum Siregar (kiri), Yuliana Langowuyo (tengah), dan Wirya Supriyadi (kanan) dari Koalisi Masyarakat Sipil untuk Penegakkan Hukum dan HAM Papua, saat memberikan keterangan pers - Jubi/Roy Ratumakin.
Roy Ratumakin
redaksi@tabloidjubi.com
Editor : Edi Faisol

Papua No. 1 News Portal | Jubi,

Jayapura, Jubi -Rangkaian penembakan di sekitar areal PT Freeport Indonesia, khususnya  terjadi di kampung Banti, Kimbeli dan Utikini pada pertengahanan Oktober 2017, dinilai  hanya skenario isu. Serangkaian penembakan hingga terjadinya proses evakuasi terhadap masyarakat di tiga kampung tersebut sebuah isu yang dimainkan oleh peguasa.

"Isu terjadinya penyanderaan disiarkan media massa sehingga hal tersebut bisa terjadi hingga detik ini. Padahal sebenarnya tidak ada namanya penyanderaan,” kata Direktris Aliansi Demokrasi untuk Papua (AIDP), Latifa Anum Siregar, kepada Jubi, Rabu (22/11/2017).

Ia menyayangkan kondisi itu ditambah dengan sikap media ikut menggiring sehingga masyarakat yang sebenarnya memiliki hak ulayat di wilayah tersebut harus keluar dengan drama evakuasi.

“Pertanyaan besar kenapa sehingga masyarakat bisa dievakuasi padahal daerah tersebut adalah tanah mereka yang merupakan peninggalan leluhur mereka,” kata Anum menjelaskan.

Ia menyayangkan isu terjadinya penyanderaan yang dilakukan media massa sebenarnya tidak sesuai fakta di lapangan. Anum menyayangkan sikap media yang telah menggiring opini tanpa sadar kondisi itu merugikan  masyarakat yang sebenarnya memiliki hak ulayat dan harus keluar dengan drama evakuasi.

Konstelasi di Tembagapura menjadi topik utama dalam pemberitaan beberapa media massa baik lokal maupun nasional, sehingga pemberitaan yang disuguhkan menjadi  sesuatu yang berlebihan.

Namun sayangnya, pemberitaan tersebut tidak disertai dengan kepatuhan terhadap undang-undang nomor 40 tentang pokok pers yang mengatur kode etik jurnalis.

" Penggunaan frasa penyanderaan oleh media massa tanpa disadari telah menyebabkan dampak negatif pada mahasiswa asli Papua yang sedang belajar di beberapa kota studi di Indonesia,” katanya.

Direktris Sekretariat Keadilan, Perdamaian, Keutuhan Ciptaan (SKPKC) Fransiskan Papua, Yuliana Langowuyo  juga menilai  penyanderaan selalu diikuti oleh tuntutan.  

Ia mencontohkan kasus penyanderaan pesawat Woyla pada tahun 1981 di Thailand yang menuntut agar para rekannya yang ditahan pasca peristiwa Cicemdo di Bandung, Jawa Barat, agar dibebaskan.

"Nah kasus di Tembagapura apakah ada tuntutan dari para penyandera yang diberitakan oleh media massa? Seharusnya media melakukan verifikasi terhadap data apapun yang didapatkan di lapangan,” kata Yuliana.

Verifikasi itu penting baik data dari kepolisian, TNI, KKB atau masyarakat, sehingga berita yang dikeluarkan bisa berimbang dan dapat dipertanggungjawabkan. (*)

loading...

Sebelumnya

Besok, FPR turun ke jalan tuntut PT Freeport ditutup

Selanjutnya

Belasan warga dilepas setelah ditahan sehari atas dugaan membawa alat tajam

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe