Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Nasional & Internasional
  3. Konflik di kawasan pertambangannya, Freeport didesak beri penjelasan
  • Rabu, 22 November 2017 — 20:45
  • 1637x views

Konflik di kawasan pertambangannya, Freeport didesak beri penjelasan

"Siapa yang memberikan ijin? Ini pertanyaan besar yang harus dijelaskan oleh pihak perusahaan," ujar Anum Siregar.
Warga non Papua yang dievakuasi sedang didata di salah satu gedung yang menjadi penampungan sementara - IST
Victor Mambor
victor_mambor@tabloidjubi.com
Editor :

Papua No. 1 News Portal | Jubi,

Jayapura, Jubi - Sejak pertengahan Oktober 2017, terjadi serangkaian penembakan di kawasan yang menjadi kawasan tertutup PT. Freeport Indonesia. Rangkaian penembakan ini telah menewaskan anggota polisi dan warga sipil. Namun perusahaan emas terbesar di dunia ini diam membisu. Tak ada pernyataan resmi yang dikeluarkan perusahaan asal Amerika Serikat ini.

Kebisuan Freeport ini merisaukan sejumlah organisasi masyarakat sipil yang menduga konflik dan kekerasan yang terjadi belakangan ini di Kampung Banti, Kimbeli dan Utikini erat kaitannya dengan sepak terjang perusahaan tersebut.

"PT Freeport Indonesia harus segera menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi di  kampung Banti, Kimbeli, Utikini, dan sekitarnya. Karena kampung-kampung tersebut berada di wilayah pertambangan PT Freeport yang notabene berada dalam areal konsesi perusahaan tersebut," ujar Latifah Anum Siregar, Direktris Aliansi Demokrasi Papua (AlDP) di Jayapura, Rabu (22/11/2017).

Pengacara perempuan ini menegaskan untuk memasuki kawasan Freeport, termasuk Kampung Banti, Utikini dan Kimbeli itu perlu izin khusus dari Freeport. Sehingga tidak sembarang orang bisa masuk kawasan tersebut. Namun kenyataannya, bisa ada 300 lebih orang dari luar Papua berada di Banti untuk mendulang emas dan berdagang.

"Siapa yang memberikan ijin? Ini pertanyaan besar yang harus dijelaskan oleh pihak perusahaan," ujar Anum Siregar.

Sejumlah masyarakat, bahkan mantan wartawan mengakui untuk memasuki areal Freeport di Distrik Tembagapura itu perlu izin khusus.

Marsel Douw salah satunya. Mantan wartawan Timika Pos dan Tifa Papua mengatakan selama 10 tahun menjadi Wartawan di Timika (2000 - 2010), ia sering melakukan liputan berita dan foto di area Freeport di Tembagapura. Baik di daerah tambang terbuka atau open pit di Grasberg maupun kampung Banti dan sekitarnya.

"Kartu pers bukanlah jaminan untuk wartawan bisa dan bebas masuk ke area PTFI. Harus urus dulu kartu VISITOR. Selain itu, diwajibkan utk mengenakan sarana safety yg disediakan oleh Freeport," tulis Marsel Douw di dinding Facebooknya.

Marsel Douw yang pernah menjadi anggota Komisi Pemilihan Umum Dogiyai ini mempertanyakan keberadaan 300 lebih warga pendatang di Banti.

"Siapa yg memasukkan 346 orang non Papua yang dievakuasi dari kampung Banti dan Kimbeli pada hari Jumat 17 November 2017?" tanya Marsel.

Terkait kondisi keamanan di kawasan Freeport, juru bicara Freeport Riza Pratama menolak berkomentar.

"Maaf pak. Saya tidak bisa komentar soal keamanan," kata Riza Pratama saat dikonfirmasi mengenai keadaan darurat di kawasan Tembagapura sewaktu terjadi pengejaran pada kelompok bersenjata yang dilakukan aparat keamanan pada pertengahan November lalu. (*)

loading...

Sebelumnya

Menteri Tjahjo nyatakan blangko E-KTP sudah tersedia

Selanjutnya

Meliput wilayah konflik tak cukup modal berani

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe