Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Polhukam
  3. Komisi I DPR RI diingatkan tidak sepelekan masalah di Papua
  • Rabu, 22 November 2017 — 18:30
  • 1109x views

Komisi I DPR RI diingatkan tidak sepelekan masalah di Papua

"Dalam setiap forum internasional, diplomat Indonesia mengklaim sudah melakukan berbagai hal, sedang dan akan melakukan hal lain di Papua. Permintaan akademisi internasional ini, bagian dari itu," kata Kadepa kepada Jubi, Rabu (22/11/2017).
Ilustrasi gedung DPR RI - IST
Arjuna Pademme
harjuna@tabloidjubi.com
Editor : Galuwo

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi - Legislator Papua, Laurenzius Kadepa, mengingatkan Komisi I DPR RI agar tidak menyepelekan masalah di Papua.

Ia mengatakan, sikap Komisi I DPR RI menolak permintaan kelompok akademisi internasional supaya pemerintah Indonesia menarik aparat TNI dari Papua, seakan menggambarkan Komisi I DPR RI menganggap tak ada masalah di Papua, berhubung dengan keberadaan TNI.  

"Dalam setiap forum internasional, diplomat Indonesia mengklaim sudah melakukan berbagai hal, sedang dan akan melakukan hal lain di Papua. Permintaan akademisi internasional ini, bagian dari itu," kata Kadepa kepada Jubi, Rabu (22/11/2017).

Menurutnya, Komisi I DPR RI mestinya menindaklanjuti permintaan akademisi internasional, apa akar masalahnya, sehingga permintaan ini muncul, bukan langsung menyatakan tidak setuju.

"Saya ingin Komisi I DPR RI datang ke lokasi ketika ada masalah di Papua, supaya tahu bagaimana kondisi Papua," ujarnya.

Politikus Partai NasDem itu sepakat dengan permintaan anggota DPR RI, Jimmy Idji yang meminta DPR RI membentuk tim pencari fakta berita penyanderaan warga di Banti, dan Distrik Tembagapura, Kabupaten Mimikan, belum lama ini.

"Saya juga mendukung pernyataan anggota DPD asal Papua, Yanes Murib yang menilai aparat keamanan melakukan pembohongan publik mengenai situasi di Tembagapura," katanya.

Katanya, tidak hanya akademisi internasional, namun lembaga kredibel dan media internasional juga kecewa dengan pemberitaan sejumlah media di Indonesia, yang memuat berita tentang Papua dan seakan berat sebelah, condong berpihak pada TNI/Polri. 

"Seharusnya Komisi I DPR RI, TNI-Polri merapatkan barisan dukung upaya Presiden Jokowi melawan PT Freeport lewat divestasi saham. TPN/OPM ini ada karena kekecewaan dan kehadiran Freeport yang membawa malapetaka untuk orang asli Papua," ucapnya.

Dikatakan, apakah lawan berbagai pemangku kepentingan selama ini adalah rakyat Papua yang selama ini kecewa dengan Freeport, perusahaan tambang emas dan tembaga yang menggarap kekayaan alam Papua tanpa pertimbangan aspek kemanusiaan.

"Keliru kalau hanya melawan rakyat kecil, tapi tidak mampu melawan perusahaan yang kini mencuri kekayaan alam Indonesia," ujarnya. 

Sehari sebelumnya, Wakil Ketua Komisi I DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Tubagus Hasanuddin menyatakan tidak setuju jika pemerintah Indonesia menarik seluruh personel TNI dari Papua.

"(Kalau ditarik) Terus diganti apa? Hansip?" ucap Hasanuddin kepada CNNIndonesia.com di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (21/11).

Katanya, anggapan akademisi internasional itu mengada-ada, karena situasi Papua sejak dulu tidak seperti yang dipaparkan kelompok akademisi. Selain itu, pemerintah Indonesia berhak menempatkan personel TNI di wilayahnya.

"Tentara, tentara Indonesia kok. Kecuali kalau bukan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Tidak usah terlalu mengada-ada," kata Hasanuddin. (*) 

loading...

Sebelumnya

Masyarakat Sipil Papua : Media telah menggiring isu penyanderaan

Selanjutnya

Disebut perkeruh situasi Tolikara, stafsus presiden: saya bukan mendagri

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe