• Suasana pertemuan 35 calon legislatif terpilih Anggota DPRD Mimika (Jubi/Istimewa)
  • Andreas Gobay (JUBI/Mecky)
  • Ketua Bawaslu Papua, Robert Horik. (Jubi/Arjuna)
  • Ketua Bawaslu Papua, Robert Horik Bersam Ketua Forum Demokrasi Papua, Yanuel Matuan. (Jubi/Arjuna)
  • Caleg DPR Papua dari Partai Hanura, Kenius Kogoya. (Jubi/Arjuna)
  • Massa Pendukung Caleg Ketika Mendatangi Kantor KPU Papua. (Jubi/Arjuna)
  • Massa Pendukung Caleg Ketika Mendatangi Kantor KPU Papua. (Jubi/Arjuna)
  • Ketua KPU Papua Adam Arisoi. (Jubi/Arjuna)
  • Suasana Sidang Paripurna DPR Papua Ketika Pengesahan Raperdasus Kursi Untuk Orang Asli Papua. (Jubi/Arjuna)
  • JW DW Duduk Di Belakang Penasehat Hukun, Saat Jalani Sidang Akhir Bulan Lalu (Jubi-Aprila)
  • Novela Nawipa. (Jubi/Facebook.com)
  • Novela Nawipa. (Jubi/Facebook.com)
  • Ilustrasi Noken. (IST)
  • Ilustrasi Logo KPU. (IST)
  • Kapolda Papua, Brigjen Yotje Mende. (Jubi/Arjuna)
  • Ilustrasi Anggota Polisi. (Jubi/Arjuna)
  • Ilustrasi Pemilu 2014 (beritakendal.com)
  • KPU, Bawaslu dan Anggota KPUD Sedang Berdiskusi Untuk Mencocokan data. (Jubi/Alex)
  • Ketua BARA JP Provinsi Papua, Yakoba Lokbere (kacamata) di dampingi KEtua LMA Papua, Lenis Kogoya dan relawan Jokowi (Jubi/Indrayadi TH)
  • Foto , Jubi  Rapat Rekapitulasi  KPU Kabupaten Sorong Selatan
  • Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Pilpres Tingkat Provinsi. (Jubi/Alex)
  • Ketua KPU Biak Numfor, Jackson Maryen Didampingi Anggota KPU Papua, Musa Sombuk Saat Berikan Keterangan Pers. (Jubi/Alex)
  • Puncak Gunung Cartenz (belantaraindonesia.org)
  • Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Pilpres Tingkat Provinsi. (Jubi/Alex)
  • Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Pilpres Tingkat Provinsi. (Jubi/Alex)
  • Logo Kabupaten Intan Jaya (Foto: sanironni.blogspot.com)
  • Data pemilih dalam Pilpres 2014. Diolah dari hasil Pleno Pilpres Kota Jayapura (Jubi)
  • Penyamatan tanda kebesaran Papua kepada Jokowi di Kampung Harapan, Sentani (Jubi/Mecky)
  • Ilustrasi Kotak Suara (Jubi/Indrayadi TH)
  • Logo KPK (IST)
  • Jokowi-JK (Net)
  • Real Count Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Provinsi Papua Barat (IST)
  • Sekretariat KPU Papua di Hotel Merbau Sentani. (Jubi/Albert Yomo)
  • Ketua KPU Jayawijaya, Adi Wetipo (Jubi/Islami)
  • Rapat pleno terbuka KPU Kota Jayapura Rekapitulasi dan Sertifikasi Perolehan suara Pilpres Kota Jayapura(jubi/Sindung)
  • Pelaksanaan pleno yang berlangsung di Aula BEla Fiesta
  • Pleno penetapan suara Pilpres yang digelar KPU Jayawijaya di Gedung DPRD Jayawijaya, Rabu (16/7). (Jubi/Islami)
  • Nampak suasana pemilihan umum Presiden, di salah satu TPS, di Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, 9 Juli lalu. ( Dok.Jubi )
  • Jokowi-JK (Net)
Penerbit : PT. Jujur Bicara Papua - SK Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-19550.40.10.2014

Ekosistem di Taman Nasional Rusak Akibat Pemekaran Wilayah

    H E A D L I N E :

    ASISTEN I SEKDA PAPUA, ELIESER RENMAUR

    Jayapura (28/11)—Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi Papua, Elieser Renmaur mengakui, akibat adanya pemekaran wilayah yakni adanya kabupaten–kabupaten baru, khususnya di wilayah pegunungan tengah Papua, mengakibatkan beberapa ekosistem di dalam taman nasional mengalami kerusakan.

     

    “Beberapa wilayah sudah melewati tapal batas kawasan konservasi cagar alam misalnya seperti Taman Nasional Lorents yang mana secara administrative meliputi tiga kabupaten di Provinsi Papua, yakni Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Paniai dan Kabupaten Merauke. Sedangkan pada bagian barat kawasan ini merupakan bagian dari Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat di Indonesia.  Akibatnya membuat beberapa ekosistem didalam taman nasional mengalami kerusakan. Karena kabupaten Jayawijaya sudah dimekarkan menjadi beberapa kabupaten baru. Demikian pula halnya di Paniai dan Merauke,” kata Elieser di Jayapura, Rabu (28/11).

     

    Menurut dia, didalam aturan yang lama, kalau dalam proses hal itu masih bisa dilaksanakan. Akan tetapi karena sudah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, maka hal ini sudah susah. Sehingga bila ada wilayah pemekaran baru tidak boleh merusak daerah cagar alam.

     

    “Kalau itu ada kebijakan maka itu semua harus dibijaki. Sehingga Konsultasi Publik Integrasi Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) juga untuk menginvetarisir wilayah seperti itu, apakah masih ada artinya rancangan yang sudah ada, apakah sudah tidak ada lagi yang tertinggi atau tidak ada masalah dan itulah yang harus terintegrasi secara baik,” ujarnya.

     

    Sementara mengenai Taman Nasional Lorentz yang merupakan wilayah cagar alam dan melewati beberapa kabupaten baru, kata Renmaur, sudah ada kebijakan dari Menteri Kehutanan, hanya sebatas jalan dan tidak boleh sampai masuk kedalam wilayah pemekaran.

     

    “Kalau sudah sampai di jalan, masyarakat ini sudah tidak bisa lagi menahan diri untuk masuk lebih jauh. Jadi mungkin ini harus ada pagar atau tembok. Kalau pagar masyarakat bisa serobot juga. Tetapi kalau mungkin beton macam tembok berlin untuk itu supaya jangan lewat. kalau sudah ada aturan wajib untuk ditaati,” kata Elieser dengan tegas. (Jubi/Alex)

    alex

    About Alexander Loen

    Alexander Loen has written 441 post for tabloidjubi.com.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Current ye@r *

Friend: ,
UA-36245146-1