70 USULAN PEMEKARAN KABUPATEN DI PAPUA MASUK DPR RI

share on:
Ilustrasi Pemekaran Papua (Dok. Jubi)

Jayapura, 28/7 (Jubi)Sebanyak 70 usulan pemekaran kabupaten/kota dari seluruh daerah di Papua kini berada di meja Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI). Dari 70 usulan tersebut, 30 diantaranya menjadi prioritas DPR-RI.

Hal ini dikemukakan Agustina Basik-basik, anggota komisi II DPR RI dan Yorrys Raweyai, anggota komisi I DPR RI kepada wartawan di Nimbokrang, Sentani, Kabupaten Jayapura, Sabtu (27/7). Menurut Yorrys Raweyai, ada70 usulan pemekaran yang masuk dari kabupaten/kota di Papua ke DPR RI. Kemudian untuk pemekaran provinsi sebanyak 7 usulan. Terkahir sudah disepakati dari 70 usulan pemekaran kabupaten /kota, 30 diantaranya menjadi prioritas.

“Nah, prioritas dari 30 itu, salah satunya adalah Kabupaten Griminawa. Tinggal bagaimana kita dorong terus di DPR RI,”ujarnya. Terkait usulan pemekaran, kata dia, pemerintah daerah setmpat yang harus lebih aktif dalam penetapan. Pemerintah pusat akan menetapkannya, namun pelaksanaannya setelah pemilihan umum tahun 2014. “Kalaupun disepakati, tapi implementasinya nanti pada tahun 2014,” ungkapnya.

Hal serupa juga disampaikan, Agustina Basik-basik, anggota komisi II DPR RI. Agustina mengatakan, menyangkut pemekaran yang diusulkan itu, ditangkap oleh DPRP sehingga ketika muncul merupakan insiatif dari DPRP bisa juga dari DPRD maupun DPR RI lantaran masuk melalui mereka. Tetapi jika masuk melalui pemerintah, maka itu merupakan usul dari pemerintah. Tetapi, supaya produk yang keluar berupa UU maka harus dibahas dan dibicarakan bersama-sama antara pihak pemerintah dan legilatif baru ada kesepakatan.

Lanjut dia, dari 70 usulan pemekaran kabupaten/kota yang diusulkan ke DPR RI itu diantaranya, kabupaten Muyu-Mandobo, Kabupaten Griminawa, dan Kabupaten Yabaru (Yapen Barat Utara). Dari puluhan itu, kata dia, di DPR RI khususnya di komisi II sudah ada dua pansus yang dibentuk. Pertama pansus tentang DOB (Daerah Otonom Baru) yang sebenarnya sudah menangani semua pengusulan semua daerah yang memintadaerah otonomi baru. Tetapi karena demikian banyaknya usulan, maka komisi II DPR RI berpikir untuk membentuk dua panja,masing-masing panja untuk DOB dan panja Papua.

Khusus untuk panja Papua, 70 usulan tersebut masuk (diterima) kemudian disisir dan diverifikasi kemudian di klasifikasi. “Klasifikasi satu dan dua, dari klasifikasi itu yang masuk itu kelengkapannya masuk.Kemudian antara 50 sampai 70 persen diklasifikasi kedua,” ujarnya.

Klasifikasi satu kabupaten lebih diutamakan pada peninggalan kabupaten lama yang sudah lama diusulkan. Diantaranya Kabupaten Grimenawa, Papua Selatan, Muyu-Mandobo, Papua Tengah, Papua Barat Daya, Kabupaten Malamoi. Kemudian ada Kabupaten Meybrat Jauh. “Ini yang kami utamakan,” tuturnya. Dia menambahkan, saat ini pihaknya sedang mengejar pengesahan masing-masing kabupaten peninggalan lama itu. Direncanakan secepatnya dimekarakan namun harus ada kesepakatan antara dari pemerintah setempat. (Jubi/Musa)

Editor : -
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  70 USULAN PEMEKARAN KABUPATEN DI PAPUA MASUK DPR RI